Jawaban:

1. Landasan hukum Indonesia menganut  teori kedaulatan rakyat! Pasal 1 ayat 2 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar."

2. Dasar hukum Indonesia yang menganut teori kedaulatan hukum :

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "negara indonesia adalah negara hukum."

dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi; "segala warna negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya."

3. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI, yaitu :

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945).

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945).

Negara Indonesia adalah hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945).

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945).

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 Ayat 2 UUD 1945).

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (Pasal 3 Ayat 3 UUD 1945).

4. Jelaskan makana Demokrasi Pancasila ! Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945.

5. Apa yang dimaksud dengan Musyawarah, dan mufakat?

Musyawarah adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan bersama.

Sedangkan Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama.

6. Nilai-Nilai lebih Demokrasi pancasila !

Adanya penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak-hak minoritas tidak akan diabaikan.

Mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai serta dilibatkan dalam proses politik melalui pemilihan umum.

Kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi.

Bebas, terbuka dan jujur dalam mencapai tujuan bersama sehingga memungkinkan pelaksanaan politik pemerintahan dikritik oleh warga negara.

7. Bentuk-bentuk keputusan menurut  Demokrasi Pancasila ! Indonesia sudah menyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat lewat Pemilihan Umum (Pemilu).

8. Jelaskan perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberalis dan sosialis !  

Demokrasi pancasila -> menjunjung tinggi hak individu dan keadilan dalam sosial ekonomi.

Demokrasi liberalis -> menjunjung tinggi kebebasan individu meskipun dapat melanggar hak orang lain.

Demokrasi sosialis -> peniadaan kasta kelas ekonomi sama rata sama rasa, hak individu tidak diakui, selalu mengedepankan kepentingan negara

9. Berikut pelaksanaan demokrasi Pancasila secara langsung dan tidak langsung di Indonesia:

Contoh pelaksanaan demokrasi Pancasila secara langsung : Pemilihan umum, Pemilihan Ketua OSIS, Unjuk Rasa, Memberikan Pendapat secara langsung dalam rapat, Memilih suara terbanyak.

Contoh pelaksanaan demokrasi pancasila secara tidak langsung : Pembuatan Undang-undang, Pers Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Menulis kritik di surat kabar, Berkomentar sebagai netizen di laman internet

10. Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia :

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

pembahasan:

Apa itu kedaulatan? kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab yakni daulat, yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta masyarakat.

Di Indonesia berlaku kedaulatan Rakyat (kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat) dan kedaulatan hukum (dan menjalankan kekuasaannya berlandaskan hukum).  

Apa itu Demokrasi ? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Bentuk sistem pemerintahan ini, menjadikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif.