Penjelasan:

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 tidak bisa secara langsung disalahkan pada kebijakan konglomerasi itu sendiri. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan konglomerasi di Indonesia dan berperan dalam terjadinya krisis tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan kebijakan konglomerasi gagal di Indonesia:

1. Korupsi dan Kepentingan Pribadi: Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan kebijakan konglomerasi di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi dan praktik-praktik korupsi yang melibatkan para elit politik dan bisnis. Banyak kelompok konglomerasi menggunakan kekuatan politik mereka untuk memperoleh manfaat pribadi, termasuk pembebasan pajak, bantuan pemerintah, dan perlindungan yang tidak adil. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya ekonomi dan ketidakseimbangan dalam ekonomi nasional.

2. Monopoli dan Oligopoli: Kebijakan konglomerasi cenderung mengarah pada pembentukan monopoli atau oligopoli di sektor-sektor utama ekonomi. Kelompok konglomerasi memiliki kekuatan besar dan dominan dalam industri-industri tertentu, yang dapat menghambat persaingan sehat dan inovasi ekonomi. Akibatnya, terjadi ketergantungan yang tinggi pada kelompok konglomerasi tertentu, yang membuat ekonomi lebih rentan terhadap gejolak dan perubahan ekonomi global.

3. Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Kebijakan konglomerasi sering kali berfokus pada pengembangan industri-industri tertentu, seperti sektor manufaktur atau industri berat. Hal ini mengakibatkan terlalu banyak sumber daya dialokasikan ke sektor-sektor tersebut, sementara sektor-sektor lain yang potensial, seperti pertanian atau sektor jasa, terabaikan. Ketika terjadi perubahan dalam perekonomian global atau gangguan di sektor yang mendominasi, kebijakan konglomerasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan kerentanan terhadap krisis.

4. Keterbatasan Pengawasan dan Regulasi: Keberhasilan kebijakan konglomerasi sangat tergantung pada efektivitas pengawasan dan regulasi yang ketat. Namun, pada masa itu, pengawasan dan regulasi yang memadai tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik-praktik bisnis yang meragukan, seperti penggelapan keuangan, manipulasi pasar, dan praktik-praktik korupsi lainnya. Akibatnya, ketidaktransparanan dalam bisnis dan keuangan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan keruntuhan sistem keuangan.