Jawaban:

1. Contoh Teks Berita tentang Politik

Dilaporkan Adhie Massardi ke KPK, Ini Respons Ganjar Pranowo

Solo - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Salah satu yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo. Ganjar merespons laporan yang dilakukan Adhie Massardi dan kawan-kawan tersebut.

Ganjar Pranowo dilaporkan atas diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Presidium PNPK, Adhie Massardi, mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut, agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih.

"Nah kami berharap dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu, contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di pilpres pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga," kata Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Atas pelaporan yang dilakukan Adhie cs tersebut, Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, memberikan respons singkat.

"Saya komen apa ya?" demikian disampaikan Ganjar kepada detikcom yang menghubunginya untuk meminta pendapat terkait laporan tersebut, Kamis (6/1/2022).

Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut.

Ketika dimintai tanggapan lebih lanjut, pria beruban tersebut cuma menjawab, "Ya komen saya itu saja," kata dia.

Ketika dipastikan apakah hanya itu tanggapannya, lagi-lagi Ganjar cuma menjawab, "Iya."

Diketahui, PNPK hari ini melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Tersebut nama Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Ahok, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo.

Penjelasan:

What: Tanggapan Ganjar Pranowo usai dilaporkan oleh Adhie Massardi (Presidium PNPK) ke KPK.

Who: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

When: Tanggapan disampaikan pada Kamis, 6 Januari 2022.

Where: Di Solo.

Why: Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena adanya dugaan keterlibatannya dalam korupsi e-KTP.

How: Saat dimintai keterangan oleh wartawan detikcom, Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut.

2. Contoh Teks Berita tentang Ekonomi

Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan!

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut 2.078 izin usaha pertambangan minerba. Hal ini karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja, padahal perizinan sudah diberikan bertahun tahun.

"Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut," ujar Jokowi dalam konferensi pers disiarkan di kanal YouTube Setpres (6/1/2022).

Jokowi mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah.

"Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tak pernah dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Selain itu Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan.

Selanjutnya adalah untuk hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut oleh Jokowi. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 ha merupakan bagian dari HGU yang terlantar di milik 24 badan hukum.

Penjelasan:

What: Pencabutan izin usaha pertambangan.

Who: Pencabutan izin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

When: Informasi disampaikan Jokowi pada Kamis, 6 Januari 2022.

Where: Informasi disampaikan di Jakarta dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Why: Perusahaan-perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah.

How: Jokowi mencabut 2.078 izin perusahaan penambangan minerba yang tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah dan 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Termasuk hak guna usaha yang ditelantarkan.