C. BPK dan KY12. Ketika terjadi perselisihan antar lembaga negara,

Berikut ini adalah pertanyaan dari winarninandia pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

C. BPK dan KY12. Ketika terjadi perselisihan antar lembaga negara, maka kewenangan penyelesaian perselisihan
tersebut dilakukan oleh ....
A. MPR
D. MA
B. DPR
E. DPRD
C. MK
13. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal
atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal
dan agama adalah ....
A Otonomi yang nyata
D. Otonomi fisikal
B. Otonomi yang luas
E. Otonomi Ekonomi
C. Otonomi yang bertanggung jawab
14. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga
hal, yaitu ...
A Mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan D. Mandiri, efisien, keteraturan
B. Demokrasi, keseragaman, dan pemerataan E. Demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
C. Keseragaman, kesederhaan, dan pemerataan
5 Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025, adalah​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

12. C) MK (Mahkamah Konstitusi)

13. B) Otonomi yang luas

14. E) Demokrasi, Pemerataan, dan Efisiensi

5. Arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RJPN 2005-2025 adalah sebagai berikut:

  • Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar.
  • Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
  • Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
  • Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
  • Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Penjelasan:

12. Adapun kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : ... Kewenangan MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara hanya berlaku terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (Jadi, tetap berada dibawah instrumen UU yang berlaku)

13. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali:kewenangan di bidang politik luar negri, pertahanan dan keamanan, peradilam, moneter, fisikal, agama, dan kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, termasuk kewenangan yang utuh dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

14. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga

hal, yaitu:

1) Demokrasi, diharapkan akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal.

2) Pemerataan, diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan, terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakat tinggal.

3) Efisiensi, dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan, dan masalah di identifikasi oleh masyarakat lokal.

5. Penjelasan sudah jelas

_________

SEMOGA MEMBANTU

Semangat Belajar nya!!

P.s jangan lupa, bila berkenan berikan bintang lima dan jadikan jawaban terbaik yaa! Thankyouu^^

Godbless~

Try to : #samasamabelajar #trustyourself #CerdaskanAnakbangsa

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh EunikeChintyaLaura dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Wed, 23 Jun 21