Isi) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan.

(Argumen pro) Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir dua semester siswa menerima Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka.

Banyak gangguan dan ketidaknyamanan terjadi selama PJJ. Bahkan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pikah ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa.

(Argumen kontra) Meninggalnya siswa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi, bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental siswa. Bukan malah serta merta menghentikan PJJ.

Negara kita tidak menjamin tes masal, pelacakan riwayat korban, panangguhan transportasi secara tegas, atau melakukan karantina menyeluruh. Meski sudah masuk zona hijau dan mengikuti protokol, tetapi risiko penyebaran di klaster sekolah sangat besar