Teks eksposisi 1               Jika Pemerintah tidak cepat bertindak dalam sepuluh tahun mendatang, hutan Sumatra akan musnah. Hilangnya hutan Sumatra akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan.

        Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan.

Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antarmasyarakat lokal, masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah, semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih dua juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas tiga hektar atau sama dengan enam kali luas lapangan bola.

Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir dua kali lipat. Penyebabnya, antara lain, adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar.

Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu lima puluh tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektare. Pembukaan hutan alam di dataran rendah, di Sulawesi, telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino juga memperburuk kondisi hutan.

Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatra Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatra berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa (non gambut). Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar $3 sampai $4,4 miliar atau sekira Rp2 sampai 4 triliun.

Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia.

     Teks eksposisi 2   

         Sampah, yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi.

         Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang, bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langkah yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa dirasakan untuk menyuburkan tanah warga.

           Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Bagaimana pun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan.

Dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar tiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah, biaya dapat lebih ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi.

 

 

 

 

​