Penjelasan:

Dalam pemilihan umum, Seharusnya setiap partai politik memiliki standar yang ketat dan tegas dalam perekrutan calon anggoya legislatif. Standar kriteria setiap calon wakil rakyat haruslah bisa menjadi kualifikasi tegas bagi para calon anggota wakil rakyat yang bermasalah, khususnya korupsi.

Sperti contoh, Para calon legislatif yang pernah tercantun dalam permasalahan pelanggaran HAM atau permasalahan korupsi, tidak diperkenankan untuk menjadi dan diterima sebagai anggota legislatif.

Hal tersebut perlu diperhatikan dengan tegas, karena anggota dewas diharapkan adalah benar – benar orang yang bermasalah dan memiliki integritas tinggi terhadap negeri.

Argumentasi:

Penetapan standar dalam pemilihan calon anggota legislatif adalah salah satu tindakan yang sangat penting untuk di galakkan.

Berdasarkan fakta dan hasil survei, menunjukkan bahwa lemabaga parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer, baik itu lembaga tingkat pusat maupun lembaga yang ada ditingkat daerah, dianggap sebagai lembaga-lemabaga dengan tingkat pelanggaran korupsi tertinggi.

Hal tersebut di jelaskan oleh jojo rohi yang menjabat sebagai sekertaris jendral komite indpenden pemantau pemilu (KIPP).

Penegasan Ulang:

Penetapan standar caleg merupakan tindakan yang perlu dan penting untuk digalakkan. Hal tersebut dikarenakan anti korupsi menjadi hal prinsip yang harus di cantumkan dalam kriteria pencalonan anggota legislatif.

Setiap caleg yang memiliki track record yang buruk seperti pelanggaran HAM (poligami, selingkuh, dsb) dan korupsi, seharusnya tidak diperkenankan menjadi anggota dewas legislatif. harapan dari tindakan tersebut adalah berkurangnya angka korupsi di tingkat lembaga legislatif.