Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari meledaknya bom waktu ini di Indonesia.

Bhutan misalnya memiliki dengan kebijakan “pariwisata dengan volume rendah dan hasil tinggi”.

Wisatawan yang mengunjungi Bhutan diwajibkan menggunakan biro perjalanan dan wisatawan dikenai biaya minimum 200 dolar As (sekitar Rp 2,8 juta) per malam – bahkan di bulan-bulan tertentu bisa lebih tinggi.

Penggunaan biro perjalanan berhasil mengatur wisatawan individual dan dengan diterapkannya kebijakan “paket minimum harian”, Bhutan berhasil memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Kebijakan ini dianggap cukup berhasil dalam mengelola pariwisata, walau jumlah kunjungan rendah, pendapatan yang dihasilkan justru meningkat, ditambah pengalaman yang dirasakan wisatawan menjadi lebih berkualitas.

Meski dianggap sebagai negara yang “mahal”, Bhutan berhasil meminimalkan dampak negatif pariwisata dan tetap menjadi magnet bagi wisatawan global.

Dari dalam negeri sendiri, kita bisa belajar dari desa Nglanggeran di Yogyakarta yang merupakan salah satu desa yang berhasil menekan jumlah wisatawan tapi menaikkan pendapatan daerahnya.

Dengan strategi menaikkan harga tiket masuk dari Rp 7.000 menjadi Rp 15.000, Desa Wisata Ngglangeran berupaya menekan jumlah wisatawan yang datang. Usaha itu berhasil; jumlah pengunjung menurun dari 172.863 di tahun 2016, menjadi 151.673 di 2017.

Namun penurunan ini justru diikuti dengan meningkatnya pendapatan desa dari Rp 1,8 milyar menjadi lebih dari Rp 2 miliar berkat upaya meningkatkan lama tinggal wisatawan lewat paket wisata yang melibatkan kesenian setempat, pertanian, dan produk olahan lokal.

Dengan strategi ini tekanan yang hasilkan dari kegiatan wisatawan kepada lingkungan desa menjadi semakin rendah, sehingga mendukung keberlanjutan Nglanggeran sebagai destinasi wisata.

Nglanggeran meraih buah manis setelah 10 tahun membangun pariwisata, dan mendapat gelar desa wisata terbaik di Asia Tenggara.