Jawaban:

Pengadaan dan penataan penguasaan tanah. Pengorganisasian menajemen pertanahan. Koordinasi penanganan masalah pertanahan. Peningkatan pelayanan pertanahan.

pembahasan:

Kebijakan di bidang pertanahan adalah suatu kebijakan publik yang dibuat peme- rintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya..Adapun cara Tertib Pertanahan meliputi : 1. Tertib Hukum 2. Tertib Administrasi 3. Tertib Penggunan Tanah 4. Tertib pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.....Administrasi Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendataan pertanahan, pelaporan, dan pengelolaan data pertanahan yang dilakukan secara sistematis. 2. Informasi Pertanahan adalah keterangan data informasi terkait pertanahan.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU