Otonomi formal adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contoh otonomi formal antara lain:

1. Otonomi daerah: Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya.
2. Otonomi khusus: Diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhususan tertentu, seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Daerah-daerah ini diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya.
3. Otonomi fiskal: Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, seperti memungut pajak dan retribusi, serta mengelola anggaran daerah.
4. Otonomi luas: Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, seperti di wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas tinggi.
5. Otonomi terbatas: Daerah diberikan kewenangan yang terbatas dalam mengatur urusan pemerintahan, seperti di wilayah yang tidak memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi.