Jawaban:

Namun, dia mempertanyakan mengapa tidak dari dulu saja kebijakan ini diterapkan. "Jakarta termasuk lebih lambat jika dibandingkan daerah-daerah lain yang sudah menerapkan ini lebih dulu, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Bogor," kata dia kepada reporter Tirto). Salah satu yang tidak sepakat dengan peraturan ini adalah Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo). Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun menyatakan kebijakan ini akan memperberat para pelaku usaha kecil. "Seharusnya ekonomi dulu yang ditingkatkan saat COVID-19, baru lingkungan. Saya minta kebijakan itu ditinjau ulang dan dievaluasi," ujarnya kepada reporter Tirto. "Jangan karena tidak bisa mengelola sampah plastik sampai membuat kebijakan ini," tambahnya. Ia juga tidak sepakat karena pemprov tidak menyediakan alternatif, apalagi untuk membungkus produk-produk yang cair atau berkuah. Kalaupun ada, ia ragu tersedia alternatif yang semurah dan semudah plastik. Akhirnya para pedagang akan kesulitan karena terpaksa menjual lebih mahal dan mungkin ditinggalkan para pelanggan. Senada dengan Ikhsan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman mengaku keberatan. Menurutnya, pelarangan ini bakal memukul industri dan berpotensi membuat sekitar 5.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka itu ia peroleh dari perhitungan Pemprov DKI kalau per harinya ada sekitar 300 ton sampah yang dibuang, dikali 30 hari untuk jangka waktu sebulan, dan asumsi industri bahwa tiap 2 ton plastik memerlukan satu orang tenaga kerja.

Baca selengkapnya di artikel "Pro Kontra Aturan Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai ala Anies"