Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih berlaku di Indonesia sebagai hukum formil dalam penegakan hukum pidana. Namun, setelah lebih dari empat dekade, perlu ada pembaharuan hukum acara pidana untuk mempercepat proses peradilan pidana, memperkuat efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana, serta mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pembaharuan hukum acara pidana yang tepat dan efektif dapat memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.