Jawaban:

Norma-norma etika dalam penyelenggaraan negara sangat penting untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan integritas. Penerapan norma-norma etika oleh penyelenggara negara dan PNS dapat membantu membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional.

Beberapa bentuk penerapan norma-norma etika penyelenggara negara yang dapat dilakukan adalah:

1. Kode Etik: Penyelenggara negara dan PNS dapat mengikuti dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh institusi atau lembaga yang relevan. Kode etik ini dapat berisi pedoman perilaku, prinsip-prinsip moral, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

2. Integritas: Penyelenggara negara dan PNS harus menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus menghindari praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Mereka harus berpegang pada prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

3. Pelayanan Publik: Penyelenggara negara dan PNS harus melayani masyarakat dengan professionalisme, kesopanan, dan efisiensi. Mereka harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Contoh penerapan norma-norma etika penyelenggara negara adalah ketika seorang pejabat pemerintah menolak suap atau gratifikasi yang ditawarkan oleh pihak ketiga dalam rangka mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Tindakan ini mencerminkan integritas dan komitmen terhadap moralitas dalam penyelenggaraan negara.