Jawaban:

Kebijakan pengiriman TKW ke luar negeri diberlakukan sejak 1978. Penerimaan devisa negara dari sektor ini mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya jumlah TKW yang berangkat ke luar negeri. Peningkatan devisa negara dari pengiriman tenaga kerja pada 2001 berada di kisaran Rp 5 triliun, naik menjadi Rp 6,3 triliun pada 2004. Pada 2007 perolehan devisa dari sektor tersebut naik lagi menjadi Rp 15 triliun. Angkat itu sangat signifikan sehingga pengiriman TKW menjadi primadona pemasukan devisa negara (Asrorun Ni'am Sholeh, 2016: 194).

Namun, kenaikan perolehan devisa negara dari pengiriman TKW meluputkan banyak hal. Di antaranya, dampak negatif seperti timbulnya kasus-kasus yang diderita para TKW di luar negeri selain merosotnya kewibawaan bangsa dan negara. Musibah dan derita yang dialami TKW itu tidak saja terjadi ketika mereka sudah berada di luar negeri. Seringkali sejak masih berada dalam penampungan di dalam negeri, banyak TKW yang mengalami kasus penganiayaan dan penipuan.

Sebenarnya, UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Pasal 81 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri demi melindungi calon TKI/TKI dan demi pemerataan kesempatan kerja dan/atau kepentingan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasional. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang untuk melindungi TKI tampaknya belum optimal.

Penjelasan:

maaf kaiau salah