Jawaban: Kemiskinan di Jakarta

Kamis , 11 Jan 2018, 00:31 WIB

Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Heppy Trenggono

ROL/Fian Firatmaja

Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Heppy Trenggono

Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Heppy Trenggono *)

Menarik apa yang disampaikan Gubernur Anies baswedan pada Ahad (7 Januari 2018) lal. Gubernur yang hadir sebagai undangan untuk memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Gerakan Kebangkitan Indonesia tersebut menggambarkan kondisi kemiskinan di Jakarta yang sangat mengagetkan. Jakarta menyimpan 3 juta orang yang pengasilannya kurang dari Rp 1juta per bulan. Di Jakarta juga terdapat 220 kampung padat miskin, yang terdepan di Indonesia. Intinya, jika anda ingin melihat orang miskin yang paling miskin di Indonesia, Anda hanya bisa temukan di Jakarta.

Kenyataan ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai. Separuh anak–anak di Jakarta Utara tidak tamat SMA, di Jakarta Barat 4 dari 10 anak tidak tamat SMA. Ini menggambarkan betapa suramnya masa depan mereka. Kita maklum bahwa hanya untuk menjadi office boy pun ijazah minimal SMA diperlukan.

Apa yang disampaikan Gubernur cukup mengagetkan, mengingat jumlah APBD Jakarta yang sangat besar, lebih dari Rp 70 triltun per tahun. Apa yang telah diselesaikan dengan APBD tersebut?. Selama ini, Jakarta selalu digambarkan persoalan terbesarnya adalah kemacetan. Ternyata, di balik kemacetan lalu lintas Jakarta, terdapat jumlah besar masyarakat yang terperangkap di gang–gang sempit dan kebingungan kemana harus mencari nafkah. Mereka bahkan tidak sempat menjadi bagian dari kemacetan itu.

Di luar hal itu, saya bersyukur Gubernur Anies telah menyampaikan perspektif yang utuh tentang tantangan yang harus dihadapi Pemerintah DKI. Tidak hanya mengatasi banjir dan kemacetan, tetapi juga memerangi kemiskinan yang ada di Jakarta. Persoalan kemiskinan ini merupakan hal mendasar yang harus mendapatkan porsi perhatian besar dalam agenda pembangunan.

Kita memahami bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan. Bagi pelakunya, kemiskinan seperti hukuman atas dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Jika dibiarkan akan meledak sewaktu waktu ketika keadaan sangat sulit dan mereka menuntut keadilan.

Jakarta harus mampu melayani penduduknya secara adil. Bukan hanya membangun mal dan ruas jalan, tetapi persoalan pendidikan dan ekonomi rakyatnya juga harus dibangun. Bukankah tujuan membangun negara ini adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia?

Mengatasi kemiskinan di Jakarta, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.

1. Bagaimana menghidupkan ekonomi kerakyatan di Jakarta

Di tengah korporasi besar yang ada, Jakarta harus tetap memberikan ruang bagi kehidupan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang melibatkan rakyat kecil sebagai pelakunya. Pedagang di pasar tradisional, warung makan, warung kelontong, pedagang ikan, pedagang kaki lima, tukang ojek, adalah bentuk–bentuk ekonomi kerakyatan yang ada di Jakarta. Bentuk–bentuk ekonomi kerakyatan ini sangat rentan terhadap praktek kapitalisme, mudah runtuh, dan sering menjadi sasaran penggusuran.

Kita lihat bagaimana menjamurnya mini market telah menggilas warung–warung kecil dan pasar tradisional. Bahkan, tukang ojek kampung-pun hari ini harus bertekuk lutut kepada pemodal besar yang menerapkan tarif ber-subsidi bagi pengguna ojek mereka. Sehingga, tidak sedikit tukang ojek kampung yang kehilangan mata pencaharian.

Pemerintah harus mampu merumuskan regulasi yang membuat Jakarta tetap menarik bagi investor, tetapi sekaligus melindungi kehidupan ekonomi rakyat. Bagaimana Jakarta bisa membangun ekosistem yang tidak hanya membuat korporasi bertumbuh, UMKM bertumbuh, tetapi ekonomi kerakyatan juga hidup dan bertumbuh.

Penjelasan: maaf klau salah