Proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI adalah berlangsung dimasa reses antara sidang pertama dan sidang kedua yang bertujuan guna membahas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In.

PEMBAHASAN:

Indonesia merupakan salah satu negara yang maju dan berkembang. Untuk mencapai kemajuan seperti saat ini, tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia. Banyak kejadian-kejadian yang membuat sengsara bangsa Indonesia, antara lain Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang tersebut menorehkan luka yang sangat berarti bagi Indonesia. Perjalanan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sangatlah panjang. Cita-cita serta tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa manapun adalah Kemerdekaan. Demikian pula bangsa Indonesia saat mengalami masa penjajahan yang sangat panjang serta membuat rakyat menderita, bangsa Indonesia dengan segenap tumpah darah berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berarti berakhirlah masa penjajahan dan kemudian dimulailah kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Proses terbentuknya Pancasila merupakan salah satu sejarah terpenting di Indonesia, sebab saat terbentuknya pancasila banyak melewati tahapan yang cukup menegangkan serta tidak boleh salah langkah dalam perumusannya. Pada masa penjajahan Jepang, menjadi awal proses perumusan Pancasila yang dinyatakan sebagai dasar negara. Jepang mulai mengalami kekalahan terhadap sekutu (pada tahun 1944), kemudian Jepang berusaha meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan memberikan janji Indonesia akan diberikan kemerdekaan, dan terbentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang secara resmi dilantik pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan beranggotakan 62 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia serta 7 orang perwakilan dari Jepang. 2 wakil ketua yaitu R.P Soeroso dan Ichibangase Yosio dari Jepang, dan sebagai ketua dr. K. R. T Radjiman Wedyodiningrat. 2 kali sidang resmi dilaksanakan oleh BPUPKI, serta 1 kali sedang tidak resmi juga dilaksanakan. Sidang resmi pertama terjadi pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, membahasan tentang dasar negara. Sidang resmi kedua terjadi pada tanggal 10 - 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan sidang tidak resmi terjadi pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua yang bertujuan guna membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Chuo Sangi In atau dengan sebutan "Gedung Pancasila" untuk saat ini. Setelah masa persidangan BPUPKI yang pertama berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia belum terbentuk. Maka, BPUPKI membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang anggotanya 9 orang, dengan sebutan "Panitia Sembilan", dan sebagai penampung aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia merdeka merupakan tugasnya.

Anggota Panitia Sembilan, terdiri atas:

• Ir. Soekarno (Ketua)
• Drs. Moh. Hatta
• Ahmad Soebardjo
• H. Agussalim
• Mr. Moh. Yamin
• Abikusno Cokro Suryo
• A. A. Maramis
• Abdulkahar Muzakir
• K. H. Abdul Wachid Hasyim

Hasil dari kerja cerdas Panitia Sembilan sehingga berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan tersebut diberi nama "Jakarta Charter" (Piagam Jakarta) oleh Moh. Yamin. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan adil yang beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah rumusan dasar negara yang tercantum di Piagam Jakarta ditetapkan, pemeluk agama lain/non Islam dan utamanya tokoh-tokoh dari Indonesia pada bagian timur merasa keberatan dengan rumusan yang terdapat pada sila pertama. Dan mereka akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah, merupakan sebuah ancaman dari mereka. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, terbentuklah rumusan akhir dasar negara yang ditetapkan dalam sidang PPKI. Sebagai dasar negara yang sah yang benar yaitu sila pertama diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

PELAJARI LEBIH LANJUT:

• Hasil sidang BPUPKI dan PPKI: yomemimo.com/tugas/43067568
• Perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI: yomemimo.com/tugas/1991874
• Susunan organisasi BPUPKI dan PPKI: yomemimo.com/tugas/298748

==========================

DETAIL JAWABAN:

Kelas : 7

Mapel : PPKn

Materi : Bab 1 - Pembelajaran Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kode Kategorisasi : 7.9.1

Kata Kunci : BPUPKI, Proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI

#SolusiBrainly