Jawaban:

Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan (Yahya, 2018). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat memungkinkan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam undang-undang tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana mengatur ibu kota. Dengan demikian berarti terdapat fleksibilitas dalam mengatur ibu kota termasuk memindahkannya. Namun, dalam rangka pemindahan sebuah ibu kota harus ada alasan dan urgensi yang jelas mengapa ibu kota tersebut harus dipindahkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyiapkan landasan hokum yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dan menyiapkan enviromental safeguards mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ibu kota negara di lapangan (Lingkungan, Dan, & Ri, n.d.). Pemindahan ibu kota negara sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang berbeda. Korea Selatan yang pada tahun 2004 memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong. Contoh negara lainnya adalah Myanmar yang memindahkan ibu kotanya pada tahun 2005 dari Rangoon ke Naypyidaw. Dan Brazil yang pernah memindahkan ibu kotanya dari Rio Jenairo ke Brasilia pada tahun 1960, dengan alasan ibu kota lama terlalu padat. Pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Brazil ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi ibu kota lama (Rio de Janeiro) dan menimbulkan dampak positif yang signifikan bagi ibu kota baru (Brasilia). (Ekonomi, Ekonomi, & Manajemen, 2013) Rencana pemindahan ibu kota yang akan dilakukan oleh Indonesia bertujuan melakukan pemerataan pembangunan dan pembentukan sistem birokrasi yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia (Andjarwati, 2019). Pada tahun 2018 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyumbang 58,48 persen Produk