Jawaban:

Tahun 1965 hingga tahun 1967 mungkin menjadi tahun paling berat bagi Presiden Sukarno sebelum tumbang dari kekuasaan. Sukarno diminta memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terkait G30S/PKI tahun 1965.

ADVERTISEMENT

Pada tanggal 22 Juni 1966, Sukarno memberikan pertanggungjawaban rutin pada Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato tersebut bernama Nawaksara, karena terdapat sembilan hal yang dibahas.

Isinya, mulai dari retrospeksi diri Sukarno sebagai pimpinan pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, dan presiden seumur hidup, hingga permasalahan pembangunan, hubungan politik dan ekonomi, dan pelaksanaan UUD 1945.

Namun, pidato tersebut ditolak oleh MPRS karena dinilai tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Dalam pidato tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak.

MPRS yang diketuai AH Nasution akhirnya mengeluarkan nota Pimpinan MPRS No Nota 2/Pimp. MPRS 1966 perihal melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai Keputusan MPRS No 5/MPRS 1966.

Partai Komunis Indonesia (PKI) (Foto: Wikipedia)

Pada tanggal 10 Januari 1967, Sukarno akhirnya melengkapi laporan pertanggungjawaban dalam pidato Nawaksara. Dalam pidato pelengkap Nawaksara ini, Sukarno sempat mengkritik MPRS yang meminta keterangan lebih lanjut dari seorang mandataris MPRS, yakni seorang presiden.

ADVERTISEMENT

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ataupun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum Sidang Umum ke IV, tidak ada ketentuan bahwa mandataris harus memberikan pertanggunganjawaban atas hal-hal yang cabang. Pidato saya yang saya namakan 'Nawaksara' adalah atas kesadaran dan tanggung jawab saya sendiri, dan saya maksudkannya sebagai macam 'progress-reports sukarela' tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu," ujar Soekarno, dikutip kumparan dari pidato Pelengkap Nawaksara, Selasa (19/9).

Demi memenuhi permintaan anggota MPRS mengenai G30S/PKI, Sukarno kembali menegaskan bahwa dirinya mengutuk G30S/PKI atau Sukarno menyebutnya dengan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober). Hal ini ia tegaskan setelah dirinya mengutuk G30S/PKI pada saat berpidato pada tanggal 17 Agustus 1966 dan dalam pidato 5 Oktober 1966.

ADVERTISEMENT

Dalam forum tersebut, Sukarno juga menceritakan bahwa Jenderal Soeharto yang mengemban Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) juga meyakini bahwa Sukarno memang benar-benar mengutuk G30S/PKI. Berdasarkan cerita Sukarno, Soeharto menyampaikan hal tersebut kepada dirinya pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara.

"Setelah saja mencoba memahami pidato Bapak Presiden (Sukarno) pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966, dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya (Soeharto) sebagai salah seorang yang turut aktif menumpas Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah Gestok," ujar Sukarno ketika membacakan pernyataan Soeharto.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sukarno, munculnya G30S/PKI disebabkan oleh tiga hal. Yakni, keblingeran pimpinan PKI, subversi nekolim atau unsur asing, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT