Jawaban:

Sudah bukan menjadi hal tabu lagi jikalau negeri kita tercinta ini terkenal dengan tanah surga. Tanah yang subur dan makmur, kaya akan sumber daya, lautnya pun tak kalah kaya juga.

Namun, meski dijuluki tanah surga, nyatanya negeri ini masih impor dari negeri tetangga. Aneka komoditas pertanian seperti beras, gandum, cabai, kopi, gula, kedelai, hingga garam tak luput dari kegiatan impor. Hal itu dibuktikan dengan angka neraca impor yang masih tinggi.

Hal inilah yang kemudian membuat orang nomer satu Indonesia, Joko Widodo kembali geram. Dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022), Presiden Jokowi mengungkapkan merasa jengkel karena anggaran kementerian dan Pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor.

“Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun, untuk daerah anggarannya Rp535 triliun. Selain itu, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun,” ungkapnya. Beliau pun mengimbau kita harus memiliki keinginan harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia

Sudah lama sebenarnya seruan pemerintah untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Hal ini memang sangat baik agar UMKM dapat bersaing terus di dalam negeri dengan mengeluarkan produk yang berinovasi. Diharapkan dengan usaha mikro lokal dapat menaikkan kurva ekonomi Indonesia.

Namun nyatanya, seruan untuk cinta produk Indonesia hanyalah bualan saja. Terbukti tidak ada penanganan serius yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya. Tak ayal lagi seruan ini hanyalah sekadar untuk membuat citra baik dan memikat hati rakyat pada pemerintah.

Sudah menjadi rahasia umum ketika sebuah negara menerapkan sistem peradaban yang berasas kapitalisme, maka landasan negara tersebut adalah asas manfaat.

Artinya seluruh perbuatan dalam kehidupan harus menghasilkan manfaat dan materi. Tak peduli siapa yang akan dikorbankan, selagi itu dapat menghasilkan pundi keuntungan, maka semua aturan tetap diterjang.

Dalam sistem ini, pengaturannya menggunakan mekanisme pasar bebas yang artinya bagi siapa pun yang memiliki modal besar maka bebas melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya.

Sementara peran pemerintah hanya sebagai regulator yang cukup mengawasi kelancaran pasar bebas tersebut. Hal ini tentu akan berimbas pada sektor industri kelas mikro yang dikelola oleh pedagang-pedagang kecil yang mengakibatkan kehidupan perekonomian masyarakat kian sempit dan terjepit di tengah impitan pandemi.

Padahal, seharusnya ini semua ada dalam kendali pemerintah. Fungsi negara semestinya mengurusi dan mengatur seluruh kebutuhan rakyatnya. sebagaimana sabda Rosulullah Saw:

“Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat itu bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya atau rakyatnya.” (HR Bukhari)

Oleh karenanya, semestinya negara hadir sebagai penanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Bukan kemudian dialihkan kepada pihak lain, baik itu korporasi maupun perusahaan atau badan usaha yang hanya berorientasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Islam Hadir Membawa Solusi

Islam memiliki aturan yang menjamin sehatnya persaingan usaha. Transaksi yang digunakan harus benar dan tidak mengandung riba. Harga yang adil ditentukan oleh keadaan pasar, bukan permainan harga oleh korporasi atau badan usaha besar.

Di sini, peran negara sebagai periayah yang memberikan pelayanan dan dukungan prima kepada seluruh masyarakat, baik dengan support modal, saranan produksi, atau ilmu pengetahuan terkini yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena pentingnya peran negara dalam hal ini, maka butuh perubahan yang mendasar dan sistemis untuk mengubah tatanan negara yang kian terpuruk akibat hegemoni kapitalisme. Perubahan itu berawal dari sebuah peradaban dengan paradigma kapitalisme-sekuler menjadi peradaban dengan paradigma Islam yang kaffah dalam bingkai Khilafah. Hanya khilafahlah yang mampu membuat suatu negara menjadi negara superpower dan mandiri. Sebab, aturan yang menjadi dasar dan sumbernya berasal dari sang Khaliq yang sudah pasti cemerlang dan gemilang. Sebagaimana cemerlangnya Khilafah yang pernah bersinar selama 1400 tahun lamanya.

Wallahu a’lam bish showab