Jawaban:

Ketika hukum waris berhadapan dengan hukum adat, seringkali terjadi perbedaan dalam pengaturan dan penentuan siapa yang berhak menerima warisan tersebut. Hukum waris merupakan aturan yang diatur oleh negara, sementara hukum adat berkaitan dengan kebiasaan dan budaya yang telah terbentuk dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini dapat menimbulkan konflik karena pandangan mengenai kepemilikan dan pemilikan harta dalam hukum adat, biasanya berbeda dengan hukum waris yang diatur oleh negara.

Contohnya, di suatu daerah di Indonesia, masyarakatnya menganut sistem hukum adat yang membagi harta warisan secara tidak merata antara anak laki-laki dan perempuan. Di mana pada umumnya, anak laki-laki akan menerima bagian lebih besar daripada anak perempuan. Namun, di sisi lain hukum waris yang berlaku di Indonesia memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan.

Dalam beberapa kasus, hukum adat dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap sekelompok masyarakat tertentu, sedangkan hukum waris yang diatur oleh negara diharapkan dapat mengatur secara objektif hak waris bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, pengaturan hukum waris yang berkeadilan diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan dan discriminasi dalam pembagian harta warisan. Namun, untuk melakukan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum waris yang berlaku di negara, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami perbedaan dan kesamaan keduanya serta manfaat yang dapat diperoleh dari kedua aturan tersebut.