Dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Negara (APBN), pemerintah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) sebagai pedoman bagi penyusunan APBN. RAPBN merupakan dokumen yang berisi estimasi pendapatan dan belanja negara untuk satu tahun anggaran yang akan datang. RAPBN harus disetujui oleh DPR karena:

RAPBN merupakan salah satu sumber hukum bagi penyusunan APBN. APBN harus didasarkan pada RAPBN yang telah disetujui oleh DPR.

RAPBN merupakan dokumen yang mengatur alokasi anggaran untuk keperluan negara. DPR sebagai lembaga legislatif harus memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

RAPBN merupakan dokumen yang mengatur prioritas kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara. DPR harus memastikan bahwa prioritas kebijakan tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintah.

RAPPN merupakan dokumen yang mengatur mekanisme pengelolaan anggaran negara. DPR harus memastikan bahwa mekanisme