Penjelasan:

Pemerintah mengatakan tujuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Diwakili Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Mualimin Abdi, Pemerintah menjelaskan materi UU PPh berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yaitu dianut secara universal, yaitu adanya nilai-nilai keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Terkait dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif karena usaha Pemohon di bidang pengangkutan, namun perlakuan pajaknya dibedakan dengan jenis angkutan yang lain, Pemerintah menyatakan pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPH ini tidak memperhatikan adanya pengahasilan dari bidang usaha tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis sehingga dapat tercapai keadilan bagi para wajib pajak.