Jawaban:

Salah satu hukum adat Batak yang mengatur perceraian adalah hukum adat Batak Toba yang dikenal dengan istilah "Parhusipan". Parhusipan merupakan istilah yang merujuk pada mekanisme perceraian dalam budaya Batak Toba. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum adat Parhusipan:

1. Persetujuan Marga: Dalam hukum adat Batak Toba, perceraian harus melalui persetujuan dari kedua belah pihak yang bermarga. Setelah persetujuan tersebut, proses perceraian dapat dimulai.

2. Pembagian Harta: Salah satu aspek penting dalam Parhusipan adalah pembagian harta antara suami dan istri yang akan bercerai. Harta tersebut termasuk harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Pembagian harta dilakukan dengan prinsip keadilan dan bisa melibatkan tokoh adat atau anggota keluarga terdekat sebagai mediator.

3. Kehormatan dan Marwah: Hukum adat Batak Toba juga mengedepankan kehormatan dan marwah (martabat) dalam proses perceraian. Hal ini berarti perceraian harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap kedua belah pihak dan tidak menimbulkan penurunan martabat atau penghinaan kepada mereka.

4. Mediasi dan Pembicaraan: Hukum adat Batak Toba mendorong upaya mediasi dan pembicaraan antara suami dan istri yang akan bercerai serta pihak keluarga yang terlibat. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan mencapai kesepakatan bersama sebelum mengambil keputusan perceraian.

5. Konsensus Keluarga: Dalam budaya Batak Toba, perceraian juga melibatkan peran keluarga yang lebih luas. Keputusan perceraian harus melalui konsensus keluarga, terutama tokoh-tokoh adat atau anggota keluarga yang dihormati dan dianggap berpengaruh dalam komunitas.

Penjelasan:

Hukum adat Parhusipan dalam budaya Batak Toba ini memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelesaikan proses perceraian dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, martabat, dan kesejahteraan kedua belah pihak serta keharmonisan keluarga yang lebih luas.