Jawaban:

C. Kegagalan panen adalah kesalahan penduduk, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda

Penjelasan:

Ketentuan Cultuur Stelsel :

1. Rakyat diwajibkan menyediakan tanah—secara sukarela—kurang dari 20% dari tanahnya sehingga dapat dijadikan lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang hasilnya panen tersebut akan diekspor ke Eropa.
2. Dibebaskannya pajak untuk tanah yang disediakan oleh rakyat karena sudah dianggap sebagai alat pembayaran pajak.
3. Diberlakukan aturan kepada rakyat yang tidak memilik tanah untuk dijadikan lahan, agar menggantinya dengan bekerja di pabrik atau di perusahaan Belanda dengan waktu hingga 66 hari.
4. Waktu yang diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan tanaman hanya selama kurang lebih tiga bulan sejak dimulainya pekerjaan.
5. Apabila terdapat kelebihan hasil dari produksi tanaman yang berada diluar ketentuan maka hasil tersebut akan diserahkan kepada rakyat.
6. Kerugian akibat bencana alam atau tanaman terserang yang berakibat gagal panen maka akan ditanggung oleh pemerintah Belanda.
7. Teknik pelaksanaa aturan tanam paksa diserahkan dan diawasi oleh kepala desa, sedangkan pemerintah Belanda hanya mengawasi pada bagian kontrol panen dan juga transportasi sehingga bisa dijalankan dalam waktu yang ditentukan.

Penyimpangan yang terjadi saat Cultuur Stelsel :

1. Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 atau seperlima bagian. Hal ini agar pejabat residen dan kaum priayi mendapatkan bonus dari hasil prosenan tanaman.
2. Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen.
3. Waktu tanam dari tanaman wajib, melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari.
4. Petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen.
5. Sisa kelebihan panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada petani.