10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Ahmad Sanusi

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi dengan kecerdasan.

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Demokrasi dengan rule of law.

Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 

Demokrasi dengan hak asasi manusia

Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.

Demokrasi dengan otonomi daerah

Demokrasi dengan kemakmuran

Demokrasi yang berkeadilan sosial. 

Pembahasan

Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 

Artinya, sistem dan perilaku dalam penyelenggaraan negara Indonesia harus nilai-nilai yang dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi dengan kecerdasan. 

Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi harus memiliki paradigma yang cerdas. Berpikiran terbuka, mau menerima kritik dan saran demi tercapainya tujuannegara yang dicita-citakan.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Aspirasi rakyat ditampung oleh badan legislatif (MPR, DPR, DPD) dan nantinya akan disalurkan kepihak yang berwenang.

d. Demokrasi dengan rule of law. 

Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum.

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 

Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang.

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, 

Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.

memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah. 

Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab

i. Demokrasi dengan kemakmuran. 

Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 

Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi.

Pelajari lebih lanjut

Sepuluh Pilar Demokrasi

yomemimo.com/tugas/20351538

-----------------------------

Detil jawaban

Kelas: 8

Mapel: PPKn

Bab: Bab 4 - Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Kode: 8.9.4

Kata Kunci : Demokrasi