A. Sidang BPUPKI-PPKI Sebagai Landasan Tindakan Komunikatif

Tidak tepat untuk membaca pendapat para anggota BPUPKI-PPKI secara

sepotong-sepotong. Dalam bermusyawarah sudah menjadi ketentuan ada proses

memberi dan menerima sebelum keputusan bersama atau mufakat itu dapat dicapai.

Dalam persidangan BPUPKI-PPKI, seperti yang telah dijelaskan pada bab tiga,

mengalami begitu banyak perdebatan serius tentang nasib negara baru yang akan

dibentuk. Salah satunya adalah perdebatan mengenai dasar negara. Perdebatan ini

mempunyai perjalanan hingga mencapai suatu kesepakatan antar para pendiri negara

untuk bersama menggunakan Pancasila dan segala isi peraturannya menjadi landasan

bersama untuk hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada persidangan BPUPKI telah muncul perdebatan sengit yang menjadi fokus

perhatian sampai kepada Proklamasi Kemerdekaan. Pembicaraan awal sidang BPUPKI

ialah mengenai dasar negara yang akan digunakan. Arah model negara ingin dibawa

menjadi negara agama (Islam) dan di sisi lain ingin dibawa menjadi negara nasional

(kesatuan). Melalui pidato-pidato mereka pada awal persidangan dapat dilihat bahwa

dasar negara menjadi titik tolak model negara apa yang akan dipilih

Melalui data-data yang penulis dapatkan, terutama dalam Risalah Sidang

BPUPKI-PPKI, pidato Soekarno seakan-akan telah menjadi persetujuan sebahagian

besar peserta sidang melalui tepuk tangan riuh dari para sidang rapat tersebut. Dalam

penjelasan pidato Soekarno juga terlihat jelas bahwa ia tidak mengusung model negara

agama, melainkan negara kesatuan yang mengusung nilai Ke-Tuhanan.

Pidato Soekarno ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Radjiman dan

membentuk Panitia Kecil dengan beberapa anggotanya guna merumuskan kembali

Pancasila yang diucapkan Soekarno itu. Melalui Panitia Kecil ini dugaan penulis

terdapat perdebatan antara peserta yang masih bertekad untuk membentuk negara Islam

dan di pihak lain ada yang masih berupaya menatap Indonesia ini menjadi negara

kesatuan. Hal ini tersirat dari dibentuknya panitia kecil lagi dengan sebutan “panitia

sembilan” untuk menghasilkan suatu rumusan kolektif dari kedua golongan (Islam dan

Kebangsaan). Rumusan kolektif ini kelihatan nyata bahwa ada upaya mengangkat

ideologi Islam di dalamnya, a.l. sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya;

2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan;

5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis mengatakan demikian karena ada beberapa hal alasannya, a.l. keberatan

Golongan Islam dengan peletakan prinsip Ke-Tuhanan pada sila terakhir. Mereka

memandang prinsip Ke-Tuhanan ini sebagai skala prioritas, serta penambahan kalimat

“dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan