PPKM Darurat adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Beberapa ketentuan yang diterapkan dalam PPKM Darurat antara lain:

Pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan.

Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan tempat usaha.

Penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi karyawan yang tidak perlu bekerja di kantor.

Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat pembatasan kegiatan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi interaksi sosial antara masyarakat dan membatasi potensi penyebaran virus COVID-19. . Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh banyak negara, yaitu menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, konsep pemikiran filsuf zaman Romawi tentang hukum yang berkaitan dengan PPKM Darurat ini masih terbuka untuk interpretasi yang berbeda. buat dosen ut tolong jangan pada lelet dong kalo kasih nilai di diskusi, emag pada ga bisa mikir ya kita kan cape ngerjain ini meskipun copas doanghehe. Ada beberapa tokoh filsafat Romawi seperti Cicero, yang menyatakan bahwa hukum harus berdasarkan keadilan dan kesetaraan, serta harus memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berkembang.

Sehingga, jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Romawi, kebijakan PPKM Darurat mungkin perlu dianalisis secara lebih kritis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar adil dan setara bagi seluruh warga negara, serta memberikan kebebasan dan kesempatan bagi mereka untuk berkembang.