No. 1. Soal Saat ini dikenal istilah kebijakan berbasis bukti

Berikut ini adalah pertanyaan dari enalld071116 pada mata pelajaran SBMPTN untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

No. 1. Soal Saat ini dikenal istilah kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Davies (1999) mengemukakan bahwa “kebijakan berbasis bukti membantu orang membuat keputusan yang terinformasi dengan baik tentang kebijakan, program, dan proyek dengan menempatkan bukti terbaik yang tersedia dari hasil penelitian, di jantung pengembangan dan implementasi kebijakan". Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), belum diterapkan dengan baik di Indonesia. Hanya ada sedikit bukti bahwa pemerintah akan menganalisis suatu masalah terlebih dahulu sebelum keputusan kebijakan dibuat. Selain itu, instrumen kebijakan cenderung tidak dirancang berdasarkan sarana yang paling rasional untuk mencapai strategi tingkat tinggi. (Kementrian PPN, Study by The Policy Lab The University of Melbourne, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2018) Pertanyaan: a. Apa saja model/pendekatan kebijakan yang digunakan dalam kebijakan berbasis bukti (evidence based policy)? b. Apabila Indonesia kurang menerapkan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) dengan baik, maka apa pendekatan yang digunakan dalam proses kebijakan publik di Indonesia? (Catatan: Lakukan analisis dengan berdasar pada teori) S​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

a. Dalam kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), terdapat beberapa model/pendekatan yang digunakan, diantaranya:

-Model Pendekatan Kebijakan Berbasis Penelitian (Research-Based Policy Approach): model ini menekankan pentingnya bukti-bukti yang didapat dari hasil penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan. Bukti-bukti tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penelitian ilmiah, studi kasus, dan lain-lain.

-Model Pendekatan Kebijakan Berbasis Kemitraan (Partnership-Based Policy Approach): model ini menekankan pentingnya kemitraan antara pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Kemitraan ini dianggap dapat memperkuat hasil kebijakan yang dihasilkan.

-Model Pendekatan Kebijakan Berbasis Partisipasi (Participation-Based Policy Approach): model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Partisipasi masyarakat dianggap dapat meningkatkan keadilan dan relevansi kebijakan yang dihasilkan.

b. Menurut hasil penelitian, kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) belum diterapkan dengan baik di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

-Kurangnya akses terhadap bukti-bukti yang valid dan terpercaya: di Indonesia, terdapat keterbatasan akses terhadap bukti-bukti yang valid dan terpercaya, sehingga menyulitkan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti tersebut.

-Kurangnya kemampuan pembuat kebijakan dalam menganalisis dan memahami bukti-bukti: pembuat kebijakan di Indonesia mungkin kurang memiliki kemampuan dalam menganalisis dan memahami bukti-bukti yang tersedia, sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti tersebut.

-Adanya tekanan dari berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka: di Indonesia, sering terjadi tekanan dari berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga menyulitkan proses pengambilan kebijakan yang didasarkan pada bukti tersebut.

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh daffamahendra1 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Thu, 23 Mar 23