Jawaban: dengan komnas HAM.

Penjelasan:(menurut sejarah):

Indonesia adalah salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM). Tapi implementasi terhadap komitmen tersebut dinilai belum sesuai dengan situasi umum yang terjadi di Papua. Siklus kekerasan di Papua tercatat tidak pernah berhenti, ditambah kondisi lain seperti diskriminasi dan stigmatisasi. Dalam cakupan tersebut Komnas HAM mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama untuk penyelesaian kasus kekerasan, sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu pelanggaran HAM.

Demikian beberapa poin catatan yang disampaikan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan HAM Beka Ulung Hapsara dalam Pernyataan Pers dan Diskusi Publik bertajuk "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan". Acara ini diselenggarakan secara daring oleh Klaster Kajian Konflik Pertahanan dan Keamanan Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Mengawali paparannya, komisioner yang akrab disapa Beka menyebutkan berbagai instrumen HAM yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia. “Banyak pihak pembuat kebijakan, bahkan politisi ataupun aktivis di internet dan sosial media sering kali mengabaikan soal HAM. Padahal jika kita lihat komitmen Indonesia tentang HAM itu, tidak kurang-kurang,” ujar Beka. Dalam paparannya, beberapa komitmen yang disebutkan Beka di antaranya: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional (delapan kovenan dan dua optional protocol); adanya lembaga negara independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan lain-lain.

Komitmen lainnya, Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB untuk yang kelima kalinya berturut-turut. “Ini juga bentuk komitmen Indonesia untuk ikut serta aktif dalam memajukan HAM internasional dan juga memastikan bahwa kebijakan, operasional, serta pelaksanaannya harus bersandar kepada prinsip dan standar HAM,”.

semoga membantu dan jadikan jawaban yang terbaik.