PERTANYAAN 1TULISKAN EMPAT MAKNA PEMPUKAAN UUD NRI 1945

JAWAB

1. Memuat kaidah umum UUD 1945

2. Memuat nilai/ moral Pancasia

3. Memuat nilai - nilai leluhur

4. Memuat nilai - nilai universal

5. Menjadi sumber motivasi membangun negeri

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 SESUAI ALINEA

1.Alinea pertama

Memuat dalil subjektif : pernyataan Indonesia bebas dari penjajahanMemuat dalil objektif : pernyataan penjajahan harus dihapuskan

2.Aline kedua

Menyatakan Indonesia telah merdekaIndonesia memiliki kemerdekaan yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur

3.Aline ketiga

Indonesia merdeka karena Tuhan Yang Maha Esa yang memberikanIndonesia memiliki cita cita kemerdekaan atas keinginan luhur

4.Aline keempat

Cita - cita IndonesiaMenyatakan rakyat adalah kedaulatan tertinggiBerisi Dasar negara : PancasilaMenyatakan UUD 1945 adalah hukum tertinggi

PERTANYAAN 2

JAWAB:

Tuliskan dua usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat!

1.Menjalin kerukunnan dalam berkomunikSi di masyarakat.

2.Berkerjasama dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan.

PERTANYAAN 3

Tuliskan empat arti penting peraturan perundang-undangan di Indonesia.

JAWAB:

1.Pedoman para penyelenggara

2.Melindungi dan menganyomi hak hak warga negara

3.Memberikan rasa keadilan bagi warga negara

4.Menjamin kepastian hukum warga negara

PERTANYAAN 4

JAWAB:

Mengapa semua peraturan perundang undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 ?

dikarenakan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, dan perda) dan setiap kebijakan pemerintah harus berIandaskan UUD 1945.

PERTANYAAN 5

Jelaskan ! Apa kedudukan Undang Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

JAWAB:

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. ... UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara