: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami

oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,

penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh

Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi

Kependudukan;

c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan

hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan

yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk,

termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar

negeri;

d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai

Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi

dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan

yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan

pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan

bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan

kependudukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk undang-undang tentang Administrasi

Kependudukan;

Mengingat : . .

semoga membantu.