Jawaban:

Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan suku-suku Arab di Madinah pada tahun 622 Masehi. Meskipun Piagam Madinah lebih berfokus pada pengaturan masyarakat Muslim secara umum, terdapat juga aspek politik dan pertahanan yang termasuk di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa poin yang berkaitan dengan politik dan pertahanan dalam Piagam Madinah:

1. Kerjasama dan Keamanan: Piagam Madinah menegaskan pentingnya kerjasama dan keamanan di antara seluruh suku dan komunitas yang ada di Madinah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan dari pihak luar dan pemeliharaan ketertiban di dalam masyarakat.

2. Pertahanan Bersama: Piagam Madinah menetapkan prinsip-prinsip pertahanan bersama di antara suku-suku yang ada di Madinah. Mereka berkomitmen untuk saling membela dan melindungi wilayah Madinah dari ancaman luar.

3. Perdamaian: Piagam Madinah menekankan pentingnya menjaga perdamaian di antara semua pihak yang terlibat. Konflik antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim di Madinah harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu.

4. Kesetaraan: Piagam Madinah menegaskan prinsip kesetaraan di antara semua anggota masyarakat, termasuk dalam hal politik dan pertahanan. Setiap suku memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah Madinah.

5. Solidaritas: Piagam Madinah mendorong terciptanya solidaritas dan kerjasama di antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim di Madinah. Solidaritas ini meliputi dukungan dalam hal politik, pertahanan, serta perlindungan terhadap setiap anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku atau agama mereka.

Poin-poin di atas adalah contoh-contoh yang terkait dengan politik dan pertahanan dalam konteks Piagam Madinah. Namun, penting untuk diingat bahwa isi lengkap Piagam Madinah mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan yang lebih luas.