Jawaban:

Dalam bidang Administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan bani Umayyah dalam bidang administarsi pemerintahan antara lain;

a. Bani Umayyah Merubah Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari Demokrasi menjadi monarki (kerajaan/dinasti) sejak ia mengangkat anaknya yang bernama Yazid sebagai Putra Mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Byzantium. Selain itu, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik.

b. Pembagian Daerah Kekuasaan Umayyah secara Sentralistik

Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam menangani propinsi yang ada, Muawiyah menggabung beberapa wilayah menjadi satu propinsi. Setiap gubernur memilih Amir. Amir bertanggung jawab lansung kepada Khalifah. Wilayah kekuasaan terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu: Syiria dan Palestina, Kuffah dan Irak, Basrah dan Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, najd dan Yamamah, Arenia, Hijaz, Karman dan India, Egypy (Mesir), Ifriqiyah (Afrika Utara), Yaman dan Arab Selatan,serta Andalusia.

c. Bani Umayyah Mendirikan Berbagai Departemen

Setidaknya ada empat diwan (departemen) yang berdiri pada Daulah Bani Umayyah, yaitu:

1) Diwan Rasail

Departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah

2) Diwan Kharraj

Departemen ini mengurus tentang perpajakan. Dikepalai oleh Shahibul Kharraj yang bertanggung jawab langsung kepada Khalifah

3) Diwan Jund

Departemen ini mengurus tentang ketentaraan negara. Ada juga yang menyebut dengan Departemen perperangan.

4) Diwan Khatam

Departemen ini disebut juga departemen pencatat. Setiap peraturan yang dikeluarkan disalin pada sebuah register kemudian disegel dan dikirim ke berbagai wilayah.

d. Bani Umayyah Menetapkan Lambang Negara

Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa. Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera merah ini menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah.

e. Bani Umayyah Menetapkan Bahasa Resmi Administrasi Pemerintahan

Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan

#semoga membantu