214 Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

I. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Perselisihan atau ketegangan tersebut bahkan dapat pula terjadi dalam suatu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul dalam satu keluarga adalah berkaitan dengan harta kekayaan terutama peralihan dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak-anaknya.

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak215 LENTERA HUKUM

pemberian dalam bentuk hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus dibuatkan secara tertulis dengan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan kewenangan dalam pelaksana-an sebagian kegiatan dari pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik.

Akta otentik dapat dijadikan bukti terkait adanya suatu perbuatan hukum tertentu baik mengenai suatu Hak Atas Tanah dan juga mengenai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Terkait mana pembuatan akta tersebut untuk sebagai dasar pendaftaran terkait perubahan data akibat perbuatan hukum atas tanah tersebut. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah terkait pembuatan akta otentik oleh PPAT adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan pendaftaran yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana penyelenggaraan pendaftaran

PENJELASAN:

GOMENASAI KALO SLH JDIKAN JWBN TERBAIK JIKA BENAR ARIGATAUU