Jawaban:

Momentum hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dasar negara digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat nusantara dan telah menjadi budaya bermasyarakat secara turun menurun.

Dari sejarah perjalanan bangsa, sembilan anggota BPUPKI (PPKI) yang bertugas melakukan sinkronisasi atas usulan para Bapak Bangsa pada 22 Juni 1945 pun menghasilkan draft Pancasila dalam rumusan Piagam Jakarta. Draft tersebut merupakan capaian kesepakatan atas dinamika yang terjadi antara membentuk dasar negara Islam atau negara kebangsaan.

Rumusan Pancasila Piagam Jakarta persis seperti 5 butir yang kita kenal hari ini, namun untuk Sila Pertama ditambah 7 suku kata menjadi : Ketuhananan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sebelum diundangkannya UUD 1945, perwakilan nonMuslim menyoal Pancasila versi Jakarta Charter dengan alasan keberagaman agama yang ada di basis wilayah Indonesia.

Para tokoh Islam kemudian mendengar keberatan itu dan dengan suka rela menghapus tujuh suku kata sehingga rumusan sila pertama sejak diundangkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 menjadi seperti hari ini: Ketuhananan Yang Maha Esa.

Beberapa bulan pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945, Wakil Presiden pun mengeluarkan Maklumat No. X Th. 1945, yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 memandang, momentum bersejarah tersebut sangat penting artinya dalam perjalanan Republik Indonesia. Alasannya, konsensus dasar negara Pancasila merupakan keberhasilan awal dalam upaya memadukan kebangsaan dan keislaman. Selain itu, Maklumat No. X merupakan peneguhan negara atas kebinekaan bangsa Indonesia.

"Momentum tersebut menandai kemajuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat, dan besar dalam menghadapi tantangan regional, dan global. Persoalannya, Pancasila sebagai konsensus nasional masih mendapat ujian sejarah," kata Ketua Umum DPN Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Haloho, Sabtu (3/6) di Jakarta.

Menurut Bernard, di masa Orde Baru Pancasila ditafsirkan untuk menghalalkan sistem otoriter dan totalitarisme. Pada masa itu tanpa ruang kritik dan Pancasila menjadi sebatas pajangan.

Penataran-penataran untuk pengamalan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa memang dijalankan. Faktanya korupsi merajalela, kebebasan berpikir dan berbicara dibungkam.

"Gerakan Reformasi 1998 telah berhasil mendesak MPR RI dalam Sidang Istimewa 13 November 1998, untuk melahirkan Tap MPR RI No. XI / MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian pada 1999, DPR-RI dan Pemerintah menindaklanjuti dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi," tambah Sekjen DPN Rumah Gerakan 98 Sayed Junaidi Rizaldi.

Saat ini, DPN Rumah Gerakan 98 mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memilih tidak berbisnis. Ketiadaan conflict of interest Presiden Joko Widodo, dan anak-anaknya telah membuat kebijakan-kebijakannya menjadi lebih jernih.

"Presiden telah memberikan contoh yang baik bagaimana hidup ber-Pancasila, menghindarkan diri dari perilaku korupsi serta moral hazart," ucap Sayed.

Sikap hidup Presiden Joko Widodo benar-benar mencerminkan pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap hidup Presiden Joko Widodo merupakan wujud perilaku merawat kebangsaan untuk menjaga eksistensi negara.

DPN Rumah Gerakan 98 menyebut, dengan memiliki pemimpin seperti Presiden Joko Widodo, Indonesia telah memiliki pemimpin nasional yang memenuhi syarat untuk dicontoh rakyatnya. Sampai di sini, internalisasi Pancasila layak dilakukan dengan cara pemerintah membuat pedoman pelaksanaan untuk pengamalannya kepada seluruh elemen bangsa.

Panca Dharma (pedoman untuk mengamalkan 5 sila Pancasila) mendesak diterbitkan. Tujuannya, jelas, agar Pancasila sebagai filosofi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum dirasakan kehadiran dan manfaatnya untuk bangsa Indonesia.

"DPN Rumah Gerakan 98 menyampaikan usulan ini, lantaran bangsa Indonesia beberapa bulan lalu, khususnya saat menghadapi Pilkada DKI Jakarta, benar-benar menghadapi tantangan kebangsaan yang besar," tegasnya.

Melalui momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, DPN Rumah Gerakan 98 mengajak seluruh elemen bangsa merajut kembali silaturahmi yang terputus, maupun relasi yang terluka akibat konflik beberapa waktu lalu.