Lembaga sosial merupakan organisasi atau institusi yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol, dan menjaga tata kelola sosial di masyarakat. Lembaga sosial juga bertanggung jawab dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan kejujuran di masyarakat. Namun, terkadang lembaga sosial juga bisa terjebak dalam praktik korupsi, yang merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Hubungan antara lembaga sosial dan korupsi terjadi ketika lembaga sosial terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, lembaga pemerintah yang terlibat dalam praktik suap-menyuap, sekolah yang menerima uang dari calon siswa untuk mendapatkan tempat di sekolah tersebut, atau organisasi kemasyarakatan yang menyalahgunakan dana amal untuk kepentingan pribadi. Semua hal tersebut merupakan contoh hubungan antara lembaga sosial dan korupsi.

Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga sosial.
2. Menegakkan hukum secara tegas terhadap setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam praktik korupsi.
3. Membentuk lembaga pengawas independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga sosial.
4. Menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat, melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus.
5. Menyediakan sanksi yang tegas bagi setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam praktik korupsi.
6. Membentuk lembaga ombudsman yang bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi antara lembaga sosial dan masyarakat.