Di Indonesia, ada tiga hukum waris yang berlaku, yaitu:

1. Hukum Waris Adat: Hukum Waris Adat berlaku bagi masyarakat yang masih menganut sistem adat dalam menentukan pewaris dan pembagian harta warisan. Setiap suku atau daerah memiliki kebiasaan dan aturan adat yang berbeda dalam hal ini.

2. Hukum Waris Islam: Hukum Waris Islam berlaku bagi umat Muslim di Indonesia. Hukum Waris Islam mengacu pada Al-Quran, Hadis, serta ijtihad (penafsiran) para ulama. Aturan ini mencakup ketentuan tentang pewaris, pembagian warisan, dan bagian masing-masing ahli waris seperti suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan kerabat lainnya.

3. Hukum Waris Tertulis (Hukum Perdata): Hukum Waris Tertulis berlaku bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori hukum waris adat atau Islam. Hukum Waris Tertulis mengacu pada Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam hukum ini, pewaris dan ahli waris ditentukan berdasarkan perjanjian atau wasiat tertulis yang sah.

Dalam hukum waris di Indonesia, identifikasi masalah yang mungkin timbul meliputi:

- Ketidakjelasan status pewaris: Misalnya, jika seseorang tidak memiliki surat nikah yang sah, hal ini dapat mempengaruhi status pewaris dan ahli waris yang berhak menerima.

- Pertentangan interpretasi: Terkadang, keluarga yang ditinggalkan memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hukum waris yang berlaku, dan ini dapat menyebabkan konflik dalam pembagian harta warisan.

- Pewaris dan ahli waris yang tidak diketahui: Dalam beberapa kasus, pewaris mungkin tidak memiliki anggota keluarga yang diketahui atau ahli waris yang jelas. Hal ini dapat mempersulit proses pembagian harta warisan.

Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris untuk memahami secara lebih mendalam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam situasi spesifik, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pewarisan dan pembagian harta waris.