Jawaban:

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah tergantung pada konteks historis, politik, dan hukum di negara atau daerah yang bersangkutan. Dalam beberapa negara atau daerah, peraturan daerah bernuansa syariah dianggap merupakan bagian dari sistem hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan daerah bernuansa syariah dapat menjadi sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, terutama jika peraturan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penjelasan:

Di negara atau daerah lain, peraturan daerah bernuansa syariah mungkin dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh pemerintah, terutama jika peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Dalam konteks ini, peraturan daerah bernuansa syariah mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti peraturan daerah lainnya, atau mungkin bahkan dianggap tidak sah secara hukum.

Secara umum, pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum yang berlaku di negara atau daerah yang bersangkutan, sikap pemerintah terhadap syariah, dan pandangan masyarakat terhadap syariah dan hukum.