Jawaban:

Hubungan Antara Agama dan Negara

Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan

dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa

pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya

revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya tahun 20-

an. Yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya

Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai

sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik

sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan

kenegaraan (Berkes, 1964: 23).

Tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki itu, seorang

hakim Mahkamah Syariah di Mesir, Syeikh Ali Abd al-Raziq menulis buku

dengan judul, al-Islam wa Usul al-hukmi (Muhammad, 1985: 54) (Islam

dan Asas-asas Pemerintahan) yang tidak saja menimbulkan kegaduhan di

kalangan ulama-ulama al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula

di Indonesia (M Sewang dan Samsudduha, 2011: 62). Kesimpulan akhir dari

kajian Abd. Al-Raziq dalam bukunya itu, tertera dalam bab terkahir dengan

menjelaskan sebagai berikut: Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa agama

Islam tidak mengenal lembaga kekhilafaan (kenegaraan) seperti yang selama

ini dikenal oleh kaum muslimin. Lembaga kekhilafaan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Demikian pula halnya dengan

masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semua itu adalah

masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, dan sama sekali tidak ada

kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi

juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula

melarang. Semuanya terserah kepada kita untuk kita pertimbangkan dengan

akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan kaidah-kaidah politik yang

ada disekitar kita.... (Mahendra, 1989: 16).

Paham Ali Abd al-Raziq di Indonesia kelihatannya mendapat sambutan

baik di kalangan kelompok nasionalis sekuler terutama dalam tulisan-tulisan

Ir. Soekarno. Namun, paham ini mendapat tantangan keras dari kalangan

modernis muslim terutama oleh Mohammad Natsir, karena raziqisme,

menurut Natsir, tidak lain adalah sekularisme dalam kehidupan kenegaraan

yang tidak sejalan dengan asas-asas Islam (Natsir, 1968: 21). Hamka sendiri

menurut penuturannya telah menelaah sis buku Raziq pada tahun 1926, di

bawah bimbingan ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah yang memperoleh

buku itu dalam perjalanannya ke Timur Tengah (Rusydi, 1985: 19). Namun

begitu, barulah tahun 1970-an Hamka memberikan komentar tentang buku

Raziq, setelah buku itu disalin oleh M. Tgk Ide dan dimuat bersambung oleh

harian Waspada di Medan.

Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (wahyu

Allah) yang menyatu dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final

dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan

yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah

hanya kepada Allah, bahkan ajaran tentang tauhid (prinsip ke-Esa-an Tuhan)

merupakan sistem kehidupan (manhaj al-hayat) bagi setiap muslim kapan

dan di mana pun. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan

tidak dapat dipecah-pecah, al-Islām kullu lā yatajazā (Basyir, 1993: 276).

Konsepsi tentang negara dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi

panjang dikalangan para pemikir muslim dan memunculkan perbedaan

pendapat serta pandangan yang cukup panjang, yang tidak hanya berhenti

pada tataran teoritis konseptual, tetapi juga memasuki wilayah politik praktis,

sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan dikalangan umat

Islam (Hamid, 2011: 4).