Penjelasan:

Sejarah politik di Asia Tenggara dapat menjelaskan kenapa keberadaan ASEAN mencegah negara anggotanya berperang secara terbuka.

Negara-negara anggota ASEAN tidak mau kawasan Asia Tenggara menjadi medan pertempuran antara pihak-pihak lain berkekuatan besar, seperti Cina, Amerika Serikat, dan Rusia (dulu Uni Soviet).

Indikasi menghindari menjadi medan pertempuran terlihat dengan bergabungnya semua negara anggota ASEAN ke dalam Gerakan Non-Blok (GNB). GNB dibentuk pada 1961 sebagai deklarasi tidak memihak ke blok manapun.

Untuk itu pula, ASEAN bersikeras untuk tidak mendukung blok kekuatan besar manapun di dunia.

Selain itu, perlu diingat bahwa ASEAN mengutamakan stabilitas politik di kawasan, sehingga ketika masalah keamanan internal terjadi, ASEAN menjaga supaya negara anggota lain tidak mengintervensi urusan domestik dengan tujuan terjadinya kestabilan politik regional.

Hilangnya ASEAN diprediksi akan memecah kekuatan Asia Tenggara karena masing-masing negara dapat berafiliasi dengan blok besar di luar kawasan.

Hal ini dapat memicu konflik bersenjata terbuka di kawasan.

Bagaimana selanjutnya?

Menurut saya, ASEAN perlu mempertimbangkan untuk memperbarui tujuan.

Melihat sejarahnya, tujuan awal didirikannya ASEAN ialah membendung pengaruh ideologi komunis.

ASEAN dibentuk saat kondisi global terbelah antara blok Barat dan blok Timur.

Meski tidak mengungkapkan secara gamblang memihak Barat, pemrakarsa ASEAN tegas menolak masuknya pengaruh komunisme, sehingga ASEAN dibentuk untuk mencegah paham tersebut masuk.

Tiga belas tahun lalu, ASEAN memperbarui visinya yang telah termaktub sejak 1967 dalam Deklarasi Bangkok ke dalam Piagam ASEAN 2008.

Dalam piagam tersebut, ASEAN mulai melihat bahwa isu demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan HAM perlu diprioritaskan.

Namun, apakah tujuan baru ASEAN telah diterapkan?

Selama ini, ASEAN cenderung bersikap setengah-setengah dalam menyikapi konflik dalam negeri negara anggota yang terkait pelanggaran HAM.

ASEAN terlibat dalam isu-isu yang sedang marak di suatu negara anggota – melalui forum dialog, misalnya, namun tindakan ASEAN tidak bisa mengikat negara yang terlibat dalam isu tersebut.

Sehingga meski ASEAN ikut membicarakan isu yang terjadi, persoalan tidak terselesaikan.

Prinsip non-intervensi kembali menjadi penghalang ASEAN untuk mengimplementasikan visi yang telah diperbarui.

Sebagai contoh, dalam isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rohingnya, negara anggota ASEAN melakukan tindakan namun hanya sebatas diskusi bilateral atau menggunakan forum Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, atau AICHR).

ASEAN sebagai organisasi juga hanya meminta Myanmar untuk selalu menginformasikan kondisi terkini serta menawarkan bantuan jika dibutuhkan, tapi tidak bertindak langsung untuk memfasilitasi pengungsi di kawasan terdampak atau menekan pemerintah Myanmar untuk bertindak non-koersif.

Belum ada totalitas dari ASEAN untuk menyelesaikan persoalan HAM yang menimpa masyarakat Rohingya karena terhalang oleh prinsip non-intervensi. Padahal, di saat yang sama, ASEAN berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, bila ASEAN memang lebih mementingkan aspek ekonomi, ASEAN lebih baik fokus bergerak dalam menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan mengesampingkan urusan politik dan keamanan.

Jika ASEAN memang ingin menjaga stabilitas politik regional, ASEAN perlu menegaskan kepada lingkungan internasional bahwa ASEAN tidak mencampuri urusan politik domestik jika negara yang bersangkutan tidak mengizinkan.

Dalam isu kudeta di Myanmar, misalnya, ASEAN lebih baik memberikan pernyataan tegas kepada publik bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan kewenangan organisasi tersebut.

Implementasi lainnya adalah ASEAN tidak perlu berinisiatif membuka diskusi tentang isu demokrasi Myanmar, kecuali memang diminta oleh Myanmar dan disetujui negara anggota ASEAN lainnya.

Posisi Indonesia

Apapun perubahan dalam tujuan ASEAN, Indonesia tetap perlu mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Walaupun dominasi peran Indonesia sempat memudar di awal era Reformasi, Indonesia tetap dianggap sebagai motor utama ASEAN.

Dengan tetap menjadi pemimpin di Asia Tenggara, Indonesia punya peluang lebih besar untuk menyalurkan kepentingannya di level internasional.

Jika Indonesia tetap ingin memperjuangkan integrasi ASEAN, Indonesia perlu fokus memperkuat rezim pasar bebas di Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia perlu menggerakkan ASEAN untuk menciptakan budaya berbagi seperti merealisasikan pertukaran mahasiswa dalam kawasan Asia Tenggara, mencontoh program Erasmus di kawasan Uni Eropa.

Dengan menjalankan integrasi ekonomi dan sosial-budaya, integrasi kawasan lebih mungkin tercipta ketimbang berkutat pada persoalan politik keamanan terus-menerus.