Jawaban:

kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia :

(1) melarang semua rapat dan kegiatan politik.

(2)Politik Dumping

(3)Propaganda

(4)Romusha

(5)membentuk badan-badan kerjasama

Pembahasan:

Untuk yang pertama kalinya, Jepang melakukan kebijakan politik yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, jepang mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:

1) Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)

2) Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)

3) Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.

4) Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji

5) Menarik simpati organisasi Islam MIAI.

6) Melancarkan politik dumping

7) Tokoh nasional diajak bergabung dengan Jepang misalnya : Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.

Jepang membentuk badan-badan kerjasama seperti berikut:

a)PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

PUTERA dibentuk dengan tujuan untuk membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendukung Jepang.

b)JAWA HOKOKAI (Himpunan kebaktian Jawa)

Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggotanya ada macam-macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

Berikut kebijakan Jepang terkait dengan sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

a.Kegiatan ekonomi bertujuan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah dipakai demi industri yang mendukung mesin perang.

b.Jepang mmeberikan sanksi pelanggaran yang sangat berat serta pengawasan yang diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.

c. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki(memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatanperang). Konsekuensinya tugasrakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang.

Jepang menerapkan kebijakan ROMUSHA

Kinrohosi ialah kerja paksa (tanpa dibayar) untuk para pamong desa dan pegawair rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha yang lainnya. Para kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang.

Romusha merupakan kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman penduduka Jepang. Romusha dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapanganterbang, serta gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang social antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi militeryang dibentuk Jepang

Jepang menerapkan kebijakan Politik Dumping. Politik dumping yaitu: politik atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah dari pada dalam negeri. Tujuan Kebijakan dumping ini untuk menguasai pasar di luar negeri dan untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang maju.

Adapun syarat –syarat dari kebijakan Politik dumping:

1) Permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri kurang elastis dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan ini sempurna atau kekuatan monopoli dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan luar negeri.

2) Konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil produksi dalam negeri di luar negeri.

3) Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional (proteksi, politik dagang bebas, dan politik dumping) melalui tarif, kuota, premi dan subsidi. Kebijakan perdagangan internasional mencakup kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan impor barang/jasa, dengan kebijakan ekspor pemerintah berusaha untuk mendorong ekspor yang melalui kebijakan impor, pemerintah berusaha untuk mengendalikan/mengatur impor.(Lt)