Penyelewengan personalia.

wahyu saputra

Contoh kasus penyelewengan/pelanggan siklus personalia

Berikut adalah beberapa contoh kasus penyelewengan/pelanggan siklus personalia:

Penggunaan data karyawan secara tidak sah: Seorang pegawai personalia yang tidak jujur mungkin menggunakan informasi pribadi karyawan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan perusahaan tertentu. Contohnya, dapat menggunakan informasi ini untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis atau untuk memperoleh keuntungan pribadi lainnya.

Penerimaan suap: Personalia yang tidak jujur dapat menerima suap dari karyawan atau calon karyawan untuk mempercepat proses perekrutan atau promosi, atau untuk mengakali persyaratan seleksi.

Diskriminasi: Personalia yang tidak jujur dapat memperlihatkan kecenderungan untuk memilih karyawan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan seperti ras, agama, atau jenis kelamin, dan tidak memilih karyawan yang memiliki kualifikasi yang sama.

Pemberian gaji yang tidak adil: Personalia yang tidak jujur dapat memberikan gaji yang tidak adil kepada karyawan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan seperti kedekatan personal, sementara karyawan yang memiliki kinerja yang lebih baik tetapi tidak memiliki kedekatan pribadi dengan personalia dapat menerima gaji yang lebih rendah.

Pelecehan seksual: Personalia yang tidak jujur dapat melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan, yang dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan dampak psikologis yang merugikan pada karyawan yang menjadi korban.

Pemalsuan dokumen: Personalia yang tidak jujur dapat memalsukan dokumen-dokumen seperti surat lamaran, sertifikat pendidikan, atau catatan kriminal, untuk memenuhi persyaratan perekrutan atau promosi.

Penyalahgunaan wewenang: Personalia yang tidak jujur dapat menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan pekerjaan atau kontrak pada teman-teman atau keluarga, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kepentingan perusahaan.

Pelanggaran kebijakan: Personalia yang tidak jujur dapat melanggar kebijakan perusahaan seperti ketentuan privasi atau aturan anti-korupsi, yang dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian finansial.