Menurut laporan yang dirilis oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong yang meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats) disimpulkan bahwa birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Dalam laporan PERC ini dinyatakan bahwa pada tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauhdi bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi Expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyakpejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untukmemperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Terjadinya inefisiensi dalam pelayanan publik seperti berbelit-belitnyapemberian perijinan menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi (highcost economy). Budaya pemberian “uang pelicin” untuk memperlancar urusan telah menjadi penyebab suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan serta menunjukkan rendahnya moralitas pegawai. Belum lagi masalah rendahnya kompetensi yang disebabkan oleh sistem rektrutmen pegawai yang tidak mendasarkan pada azas profesionalitas (the right man on the right job) melainkan karena kedekatannya kepada pihak-pihak yang sedang berkuasabaik karenahubungan keluarga atau kekerabatan, pertemanan atau hubungan-hubungan lainnya. Bahkan muncul anggapan dalam masyarakat bahwa mustahil bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil “tanpa uang pelicin”. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya (resources) yangmelimpah baik sumber daya alam (natural resources) maupun sumber dayamanusia (human resources). Dengan melimpahnya sumber daya alam tersebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal inisesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya