PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki implikasi besar terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Beberapa implikasi tersebut, di antaranya:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi wajib bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah harus diakuntansi dan dilaporkan sesuai dengan SAP.
2. Seluruh instansi pemerintah daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP. LKPD tersebut harus mencakup neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Pelaporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah daerah harus transparan dan akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keuangan pemerintah daerah dikelola secara efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010, instansi pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, instansi pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sistem pengendalian internal dan melakukan audit secara teratur untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, akan tercipta pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.