Jawaban:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2015 tentang Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165

Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 339);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 59);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet

Kerja Periode Tahun 2014-2019;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

Tahun 2005-2025;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor

B/3130/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 23 September

2015.

3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan

kefarmasian dan alat kesehatan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Kesehatan;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan;

e. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan

tenaga kesehatan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;

4 -

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Kesehatan; dan

h. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit;

d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

f. Inspektorat Jenderal;

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;

j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;

k. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan;

l. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;

m. Pusat Data dan Informasi;

n. Pusat Analisis Determinan Kesehatan;

o. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

p. Pusat Krisis Kesehatan; dan

q. Pusat Kesehatan Haji.

Penjelasan:

Maaf kalau salah