Jawaban:

Ada kasus penelantaran keluarga (ibu dan anak) oleh bapaknya. Bapak dan ibu tidak terikat pernikahan resmi maupun siri. 1) kejadian si Bapak dituntut dalam hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam konteks UU Perlindungan Anak dan UU KDRT? 2) Bagaimana cara anak dalam hukum, apakah anak mempunyai hak sebagai anak seutuhnya dan bagaimana kekuatan hukum dari surat korban di bawah umur (anak) yang berhubungan dengan hukum pidana? Bisakah keterangan tersebut dianggap sebagai pembuktian hukum? Hal ini mengingat banyaknya kasus kasus kekerasan terhadap anak dan pencabulan / pemerkosaan terhadap anak yang, menurut oknum penyelidik, saksi korban anak tidak dapat / atau "tata" sebagai salah satu alat bukti dalam prosedural hukum pidana. Terima kasih.