a. Pendirian Bank Syariah

1.) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan

hukum asing secara kemitraan; atau

pemerintah daerah.

2.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;

pemerintah daerah; atau

dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

3.) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

b. Larangan Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatannya Bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut :

1.) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;

Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas;

Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menerima simpanan berupa giro dan ikut seta dalam lalu lintas pembayaran;

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;

Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.