Jawaban:

Sejak tumbangnya Rezim Soeharto (Orde

Baru), 21 Mei 1998, Indonesia memasuki fase

baru dalam system politik dan pemerintahan,

yakni terjadinya pergeseran paradigma dari sentralisasi ke sistem desentralisasi. Kalangan

Reformis yang berhasil menumbangkan Rezim

Orde Baru, salah satu cita-citanya adalah mengganti system sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi dan

menjalankannya menurut konsep good governance.

Jika dirujuk ke belakang sebelum tumbangnya rezim Orde Baru, dalam kurun waktu yang

cukup lama, Indonesia menjadikan paradigma

pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acaun dari seluruh kebijakan pemerintahan.

Untuk memudahkan pelaksanaan paradigma

yang berorientasi pembangunan ini, pemerintah

Orde Baru menerapkan system pemerintahan

yang sentralistik, paternalistik, dan sangat birokratik (birocratic polity). Waktu itu GBHN dan

Repelita sebagai instrument utama dari penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru sarat dengan

konsep dan rencana pembangunan yang memperlihatkan pola sentralistik itu. Untuk melaksanakannya, pemerintah tampil sebagai pemeran

utama dari pembangunan nasional itu. Tujuannya

jelas: akselerasi pembangunan. Pilihan ini diambil

karena di bawah pemerintahan sebelumnya,

ekonomi nasional Indonesia memang terpuruk,

dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan

yang sangat tinggi. Di lain sisi investasi asing

dapat dikatakan hampir nihil.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan

paradigma pembangunan yang dilaksanakan oleh

Orde Baru itu. Hanya saja setelah dijalankan

sekian lama ternyata menimbulkan implikasi,

yakni terselenggaranya system pemerintahan

yang sentralistik. Sistem ini harus diterapkan,

karena menurut pemerintah pembangunan hanya

dapat terlaksana jika tercipta stabilitas politik dan

keamanan, kata lain dari pembungkaman partisipasi politik rakyat. Dalam perkembangannya

pelaksanaan pembangunan menjadi terpusat,

partisipasi rakyat dinafikan, rakyat hanya menjadi

objek pembangunan, dan pemerintah daerah

menjadi pelengkap saja dari sistem pemerintahan nasional tanpa perlu berbuat apa-apa,

terutama dalam hal perencanaan. Dalam konteks

ini terjadi perencanaan dan pengendalian terpusat. Hal itu juga mengharuskan adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah

dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah.,

Penjelasan: