Dalam sebuah perjanjian bisnis pada dasarnya semua manusia tidak bisa melakukan dengan sendiri tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapatkan bantuan dari orang lain. Hal ini diatur dalam KUHP perdata pasal 13. Tetapi banyak perjanjian bisnis yang dikatakan perjanjian tidak fair karena one-prestasi. Dalam hal ini diakibatkan salah satu pihak akan seperti di perjanjian bisnis/investasi salah satu founder tidak menyertakan sebuah persyaratan dalam perjanjian tersebut dikarenakan ada beberapa hal, namun pihak kedua sebagai konsumen mengiyakan hal tersebut. Lambat laun perjalanannya, terjadi sebuah kasus penipuan yang diajukan oleh konsumennya. Kenapa investasi saya tidak berkembang? Ternyata ada salah satu perjanjian yang menyatakan bahwa iuran dan bunga itu berjalan terus dengan total minimal yang sudah disebutkan sehingga ketika nasabah sudah tidak menyetorkan dalam setiap bulannya maka akan dipotong di investasinya. Hal ini mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Maka sebuah hukum perjanjian ini harus jelas dan runtut karena setiap usaha antara investor dan pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan kata lain perlindungan konsumen dan hukum perjanjian harus jelas di awal agar terjadi sebuah hubungan yang baik antara konsumen dan investornya. Kemudian ketika kita melihat pasar global yang semakin merajalela di Indonesia hukum-hukum perjanjian tersebut terasa sangat mudah. Kemudahan itu karena dengan teknologi internet semua pembayaran sangat mudah. Tetapi hal ini akan menimbulkan suatu gejolak global karena kemudahan akses dan semuanya akan menimbulkan suatu kejahatan yaitu investasi yang bodong. Seperti halnya ketika kita melihat badan usaha dan organisasi usaha di Indonesia banyak sekali organisasi-organisasi baru yang muncul atau founder-founder yang muncul tetapi ketika diusut badan usaha tersebut tidak ada. Kita sebagai konsumen harusnya berperilaku teliti terhadap sebuah badan usaha tersebut tetapi lagi-lagi banyak konsumen yang dirugikan. Karena apa?Soal

Sistem hukum dan perjanjian di negara Indonesia masih kalang kabut. Seperti halnya dulu yaitu di sidang DPR ketika ketika investor itu membuat seperti penjara bagi konsumennya. Karena apa? Mereka berbondong-bondong mengembalikan perjanjian tersebut karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan tetapi investor dengan tegaknya ingin membeli semuanya. Dari suku hukum pemerintahan dan semuanya agar dia tidak terkena denda dari konsumennya hal ini menyatakan bahwasanya sistem hukum bisnis di Indonesia sangat lemah. Menurut Anda, dari sistem hukum dan pelaku bisnis yang ada di Indonesia, dan Anda sebagai konsumen bisnis, apa solusi Anda dalam mengatasi masalah tersebut ketika kita kaitkan dengan teori hukum perjanjian hak dan kewajiban konsumen organisasi bisnis dan peluang investasi?​