Jawaban:

Penjelasan:

Sejarah Politik Indonesia di Masa Awal Kemerdekaan

Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers kita alias para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara.

Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden  Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.

Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar alias KMB. Meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen sudah pernah dilakukan.

Masa RIS

Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia.

Sistem ini sebenarnya malah akan membuat posisi Indonesia jadi lemah, tapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain. Hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Coba, deh, kamu bayangin. Wilayah Indonesia yang sangat besar dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Setiap negara bagian tersebut memiliki pimpinannya masing-masing.

RIS ini akhirnya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama satu tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950) sebagai pengganti UUD RIS.

Masa Demokrasi Liberal/Parlementer

Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer Barat. Masa ini kemudian disebut sebagai Masa Demokrasi Liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Dengan berlakuknya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR.

Masa Demokrasi Terpimpin

Seperti yang sering diulas dalam pelajaran sejarah Indonesia, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada lima pokok demokrasi terpimpin tersebut, diantaranya adalah demokrasi terpimpin bukanlah diktator dan demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.